Betawi Menggugat Ibu Kota

Akademisi Psikologi
Betawi Menggugat Ibu Kota 06/10/2019 2379 view Budaya

Menarik membaca tulisan Pemimpin Redaksi The Columnist, Yuli Isnadi, yang terbit Jumat (04/10) lalu dengan judul ‘Ibu Kota Apa Kabar, Jadi Pindah..?’.

Dengan gaya bertutur yang mengalir, penulis mengajak pembaca untuk sama-sama menyelami perasaan empat pihak yang terdampak pemindahan ibu kota.

Keempat pihak tersebut masing-masing mewakili emosi: senang, galau, marah, dan sedih.

Perasaan senang diwakili oleh pihak yang ketiban rejeki akibat proyek ambisius pemerintah tersebut. Bung Yuli mencontohkan kawannya yang memiliki rumah di Balikpapan.

Sedangkan perasaan galau menghinggapi para pekerja di Kementerian dan Lembaga Indonesia karena status sosial yang bisa terjerembab akibat pindah ke ‘pedalaman’.

Adapun marah tertumpah di wajah DPR karena merasa dilangkahi pemerintah.

Bagian yang paling menarik adalah ketika Bung Yuli mengupas perasaan warga di empat desa Dayak Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara, wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru.

Dia dengan lihai mengetuk pintu hati kita untuk ikut serta merasakan bagaimana keresahan mereka yang telah lama menderita dan akan semakin nelangsa manakala ibu kota jadi pindah.

Ah, saya jadi merutuki nasib, mengapa Bung Yuli tidak lahir sedari dulu, ketika Jakarta akan diputuskan menjadi ibu kota.

Mungkin jika Bung Yuli lahir lebih awal, Bung juga akan menyuarakan pembelaannya untuk warga Betawi yang kini telah ‘abih tandeh’. Habis sehabis-habisnya.

Tentunya Bung Yuli telah mengetahui rupa hidup orang Betawi kebanyakan. Tapi biarlah saya ingatkan lagi agar pembaca juga turut memahami.

Kalau menggunakan istilah orang Betawi, urat yang melekat dalam sendi hidup mereka adalah urat tani, ternak, dan dagang.

Maka tidak heran kalau beberapa daerah menjadi kantong-kantong pertanian, peternakan, dan perdagangan.

Sebagai misal daerah Cilincing, Jakarta Utara dulunya adalah lahan dari berhektar-hektar sawah. Atau daerah Kuningan, dulunya terkenal sebagai tempat peternak sapi perah.

Sekarang kita sama-sama tahu bahwa Kuningan telah menjadi segitiga emas Jakarta. Orang Betawi tidak dapat apa-apa. Jangankan emas, segi tiganya pun tidak.

Perlahan-lahan orang Betawi tergusur, Bung. Tak mampu menahan gempuran eskavator proyek pemerintah disana-sini, juga dari eksodus warga berbagai penjuru negeri, bahkan dunia, yang datang ke Jakarta.

Maka kita mengenal istilah Betawi gusuran sebagai sebutan orang Betawi yang terlempar dari muasalnya. Betawi gusuran Senayan yang (dulu) tinggal di Tebet misalnya, merupakan ‘korban’ proyek pembangunan kompleks olahraga Gelora Bung Karno.

Masifnya penggusuran tersebut memaksa orang Betawi minggir hingga keberadaannya semakin tergerus di Jakarta. Sampai-sampai pemerintah DKI Jakarta berinisiatif membuat kawasan khusus Betawi di Setu Babakan sebagai upaya pelestarian.

Mungkin sebagian orang Betawi senang karena merasa diperhatikan pemerintah. Tetapi bagi saya ini adalah sinyal dari begitu tidak berdayanya Betawi menghadapi zaman.

Tetapi Bung Yuli perlu tahu bahwa orang Betawi selalu berbesar hati. Tidak mau ribut-ribut dengan pemerintah, juga pendatang. Maka apapun keputusan pemerintah, Betawi turut.

Pun, ketika politik identitas tumbuh subur dan memenangi pilkada di berbagai daerah, orang Betawi tetap adem ayem meski tak di lirik kekuasaan. Maka Bung Yuli jangan heran kalau Jakarta tidak pernah dipimpin oleh orang Betawi asli.

Mungkin salah satu sebab orang Betawi tidak di lirik kekuasaan adalah karena stereotip yang sudah terlalu melekat.

Sejak dulu, orang Betawi selalu dikonotasikan dengan pelawak dan pemain lenong. Sifatnya suka bercanda, jarang serius. Maka orang menjadi ragu jika pemerintahan diisi oleh orang Betawi. Padahal, bukannya pemerintah selama ini juga kerjanya hanya main lenong?

Tsunami Gusuran

Dulu saya berpikir tsunami gusur menggusur hanya menyapu pusaran Jakarta saja, tapi rupanya saya terlalu naif Bung.

Kami, orang Betawi yang tinggal di pinggiran Jakarta pun kini mulai resah dan gelisah karena eskavator penguasa perlahan unjuk gigi.

Bahkan sebagian kampung sebelah tinggal menyisakan kenangan karena segera beralih fungsi menjadi jalan tol.

Kampung saya pun sebenarnya sudah sangat berubah. Dulu di kampung kami terhampar sawah dan empang. Kami mengisi masa kecil dengan mandi di kali, memancing, main layang-layang, dan berbagai jenis mainan kampung lainnya. Sejak pulang sekolah sampai beduk magrib. Begitu terus setiap hari. Tidak ada perasaan takut lapar karena ada banyak buah yang bisa dipetik.

Tetapi Bung, semuanya berubah ketika negara api menyerang. Negara api yang berwujud institusi pendidikan itu menggusur sebagian besar sawah dan empang yang ada. Merubahnya menjadi berbagai bentuk rupa, mulai dari bangunan sampai danau buatan.

Tidak lupa didirikan pula pagar beton yang tinggi menjulang di pinggirnya. Kami tak bisa lihat apa-apa yang ada di dalam kecuali melalui pintu security.

Saya jadi ingat, dulu saya pernah ingin bernostalgia mengunjungi sawah tempat kami bermain yang kini menjadi danau buatan itu.

Sore hari, sekira pukul empat, saya berjalan kaki melewati salah satu gerbang keamanan kampus. Tetapi rupanya saya dicegah Bung. Satpam bilang danau hanya boleh dikunjungi hari Sabtu dan Minggu. Takut mengganggu kegiatan kantor katanya (FYI, kampus itu mengadakan perkuliahan secara jarak jauh, jadi hanya ada kegiatan pekerja kantor di sana).

Padahal, saya hanya mau jalan santai, bukan mau pasang petasan karbit di tengah kantor. Pun kalau saya mau pasang petasan tidak akan ada yang terganggu, karena jam kantor telah usai.

Tetapi tidak ada gunanya saya berdebat. Mereka pun hanya menjalankan perintah. Pihak yang seharusnya saya protes adalah atasan-atasan mereka.

Maka saya layangkan pengaduan ke rektor kampus itu dengan diiringi argumen ini dan itu, sambil menawarkan opsi mengubah nama kampus menjadi Universitas Tertutup kalau memang tidak membuka akses bagi masyarakat.

Sayangnya sampai sekarang surat tak berbalas. Tentu terlalu sibuk bagi rektor mengurusi hal remeh semacam itu.

Dengan berbagai macam kepiluan ini, kami secara emosi sangat senang jika pemerintah memindahkan ibu kota ke luar Jakarta.

Berharap dengan begitu kehidupan orang Betawi menemui normalitasnya.

Tetapi logika kami menghadirkan dua alasan yang membuat kami berpikir ulang. Pertama, kalaupun ibu kota pindah, kami belum tentu bisa merebut kembali tanah leluhur.

Walau bekerja seratus tahun lamanya, harga tanah Jakarta terlalu mencekik bagi kemampuan ekonomi kami.

Kedua, orang Betawi sudah terlanjur militan dalam mencintai NKRI. Maka kalau ada kebijakan yang membahayakan stabilitas negara, kami siap pasang badan menjaga ibu pertiwi.

Karena pindah ibu kota bukan seperti pindah apartemen sebagaimana yang baru saja Bung Yuli lakukan, maka kebijakan ini harus dipikirkan sangat matang agar rakyat tak lagi-lagi menanggung sengsara.

Biarlah orang Betawi saja yang menghadapi ganasnya ibu kota, karena menjadi pribumi ibu kota itu berat, kamu tak akan kuat.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya