Bergesernya Etika Jurnalistik dalam Era Industri Media

mahasiswa
Bergesernya Etika Jurnalistik dalam Era Industri Media 10/11/2023 134 view Lainnya encrypted-tbn0.gstatic.com

Media massa seringkali dihadapkan oleh dilema fungsionalnya yaitu antara menjadi idealisme atau untuk kepentingan industri. Sebagai contoh dalam periklanan, seringkali yang terlihat bahwa dalam penampilan iklan lebih cenderung berorientasi pada kepentingan produsen. Masyarakat hanyalah objek yang akan dipengaruhi kesadarannya mengikuti kemauan iklan.

Adanya kesenjangan yang dilakukan oleh media massa seakan menjadi ladang untuk kepentingan bisnis atau industri yang menggurita dimana memiliki berbagai macam kepentingan, apakah kepentingan bisnis semata ataukah kepentingan publik. Media massa sebagai wujud konglomerasi membuktikan dengan jelas perkembangan media sebagai industri. Industri tentunya selalu menggunakan logika mendapatkan profit sebanyak-banyaknya.

Perusahaan pers merupakan badan hukum Indonesia yang menjalankan kegiatan jurnalistik meliputi media cetak, berita online serta media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan dan menyiarkan informasi. Akan tetapi, logika perusahaan pers di Indonesia makin bergeser ke arah pers industri (Armada,2012). Saat ini,gambaran dunia jurnalistik di Indonesia sulit dilepaskan dari hegemoni kekuasaan. Dunia jurnalistik tetap memiliki keberpihakan, namun sudah bergeser untuk kepentingan politik yang berparadigma bisnis.

Populasi masyarakat Indonesia yang sangat signifikan menjadi potensi besar untuk kepentingan bisnis. Tumbuhnya periklanan meningkat beriringan dengan tumbuhnya konglomerasi. Para konglomerat terpikat untuk menjalankan bisnis yang membutuhkan investasi besar. Dunia jurnalistik menjadi salah satu aspek yang menguntungkan dalam mencari profit konglomerat. Dorongan mengembalikan investasi besar yang sudah ditanamkan dan hasrat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya telah membentuk iklim persaingan dalam dunia jurnalistik.

Akhirnya dunia jurnalistik sangat berorientasi kepada pasar. Berita menjadi komoditas yang wajib terjual di pasar, sehingga harus disesuaikan dengan tren yang berkembang di dalam masyarakat. Media-media jurnalistik memaksimalkan berbagai upaya untuk menawarkan berita yang menjual. Orientasi ini akhirnya memunculkan berbagai pelanggaran etika jurnalistik yang menjadi pedoman.

Masalah ini berhubungan dengan interaksi unsur-unsur yang berkaitan seperti pemerintah dan masyarakat. Hubungan dengan pemerintah seringkali terjadi perbenturan antara kepentingan mencari profit dengan kebijakan pemerintah. Interaksi media jurnalisme dengan masyarakat juga seringkali terganggu oleh beberapa masalah dan kritik terhadap media. Media jurnalistik seringkali terkena somasi karena beberapa kelompok masyarakat merasa hak-haknya dilanggar oleh informasi yang diberikan oleh media seperti kurang mendidik. Hal ini menjadi kritik bagi pers dengan paradigma industri.

Di Indonesia Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Informasi sebagai Hak Warga Negara

Semangat demokratisasi penyiaran informasi seharusnya tidak hanya sampai ke taraf peraturan saja. Terkadang regulasi menciptakan residu persoalan yang membuat spirit denokrasi dalam peraturan tidak secara maksimal dapat diimplementasikan dengan baik dalam ranah publik.

Berbagai persoalan menjadi ujian bagi pemerintah dalam menentukan titik pasti otoritas regulator sehingga bagaimana regulasi dapat merespon dan mengantisipasi dinamika jurnalistik yang terus berkembang. Permasalahan implementasi regulasi penyiaran menyebabkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi wacana utama justru teralienasi oleh media jurnalistik yang mengangkangi kebebasan tersebut. Eksistensi dan intensifikasi media publik seperti internet dan televisi dengan bebas menerobos ke ruang-ruang pribadi masyarakat (Siregar,2010).

Padahal dalam konstitusi negara UUD 1945 tertera dengan jelas bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi lewat penyiaran sebagai wujud hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Dalam hal ini frekuensi spektrum merupakan milik publik yang bernilai atau sumber daya alam terbatas oleh sebab itu sudah selayaknya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Komunikasi, Demokrasi, dan Media

Komunikasi warga negara dalam negara demokrasi adalah landasan utama dalam menegakkan pilar demokrasi. Media Jurnalistik baik siaran maupun cetak menjadi media yang digunakan untuk menyalurkan komunikasi politik yang memungkinkan masyarakat tidak hanya mengetahui berbagai isu atau masalah perpolitikan nasional, namun juga sebagai media yang mampu menjadikan masyarakat didengar kepentingannya oleh para pengatur kebijakan.(Ngurah,2008).

Negara dengan iklim demokrasi memiliki ciri-ciri harus mampu menyediakan ruang publik kepada pilar-pilar atau elemen demokrasi untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan dan cita-cita mereka. Dalam negara demokrasi keberadaan ruang publik adalah wajib. Media sebagai komponen penting dalam menyebar komunikasi politik yang memungkinkan setiap individu mendapatkan informasi politik dan isu nasional yang nantinya media mampu menghubungkan kepentingan rakyat kepada pengatur kebijakan atau pemerintah.

Dalam konteks tersebut media sebagai komunikasi massa dalam demokrasi dikaitkan dengan cara warga negara dapat mewujudkan dan merealisasikan hak kewarganegaraannya meliputi informasi yang benar, kebebasan berpendapat, bergerak dan berpikir. Akan tetapi, media seolah abai terhadap kepentingan publik. Hal ini mencetak masyarakat konsumtif bukan masyarakat informasi berkualitas (Ngurah,2008).

Ruang publik oleh Habermas digambarkan sebagai suatu jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan sudut pandang. Arus informasi dalam prosesnya disaring dan dipadatkan sehingga menyatu menjadi simpul opini publik yang spesifik berdasarkan lokus masing-masing (Habermas,2007). Masyarakat demokratis adalah masyarakat tanpa kelas namun bukan dengan ketidakberadaan kelas secara hirarkis dan tanpa hubungan kerja represif, melainkan masyarakat yang rasional dengan terciptanya iklim komunikasi dialogis dan tidak hegemonik. Ruang publik dibutuhkan sebagai jaringan yang mampu mengkomunikasikan iklim demokrasi dalam masyarakat. Dari ruang publik ini, lahirlah perwakilan kepentingan masyarakat yang terbentuk dari opini dan kehendak luas.

Secara teoritik, media jurnalis harus berdiri independen tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain. Akan tetapi, faktanya media tidak dapat berdiri sendiri, karena media bersifat terbuka dan bergantung satu sama lain. Berita yang diberikan oleh media akan dipengaruhi oleh iklim politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Ketika media jurnalis memiliki kecenderungan ke satu pihak, maka secara sadar atau tidak dapat mempengaruhi tema berita yang diterbitkan. Akhirnya, fungsi media sebagai pemberi informasi kepada warga negara menjadi pemberi informasi kepada konsumen.

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi berkualitas akhirnya dikesampingkan. Masyarakat hanya dijadikan objek konsumtif yang mengonsumsi informasi tren demi peningkatan rating media terkait. Politik juga memainkan kepentingan politiknya, masyarakat menjadi objek konsumen politik.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya