Bahaya Intoleransi di Sekolah

Penulis Buku Cerita Anak 'Si Aropan'
Bahaya Intoleransi di Sekolah 18/03/2021 113 view Pendidikan balairungpress.com

Polemik aturan wajib jilbab bagi seluruh siswi—termasuk non-muslim—di SMK Negeri 2 Padang mengeskalasi menjadi isu nasional. Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Salah satu poin penting dalam SKB yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama pada 03 Februari 2021 itu adalah pemerintah daerah dan sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Ganjaran hukum yang diberikan pun tidak main-main. Jika dalam waktu 30 hari setelah SKB itu dikeluarkan masih ada sekolah yang ‘bandel’, Kemdikbud akan memberikan sanksi terkait dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat akan dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang lalai akan mendapat teguran tertulis dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bukan Hal Baru

Aturan-aturan yang cenderung intoleran dalam pendidikan terkait pakaian seragam peserta didik, sejatinya bukan baru pertama kali ini terjadi. Sebelumnya pada tahun 2019, SD Negeri Karang Tengah III Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta mengeluarkan surat edaran berisi kewajiban bagi peserta didik (belakangan diralat menjadi anjuran) untuk berpakaian muslim. Surat itu juga melampirkan contoh gambar pakaian muslim untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dimaksud. Setahun sebelumnya, aturan sejenis muncul di sekolah negeri di Riau. Dan pada tahun 2017 imbauan mewajibkan jilbab juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur.

Menariknya, di beberapa daerah lain aturan berbau diskriminatif di sekolah justru berupa larangan memakai jilbab bagi siswi muslim. Setidaknya itulah yang pernah terkuak di media seperti yang ditemukan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari pada 2019, SMA Negeri 1 Maumere pada 2017 dan beberapa sekolah negeri di Bali pada 2014.

Ini sekaligus mengafirmasi bahwa praktik-praktik diskriminatif dalam lingkungan pendidikan tidak boleh dialamatkan semata-mata hanya kepada agama mayoritas di republik ini yaitu Islam. Sebab agama yang statusnya minoritas secara nasional pun masih mungkin untuk menjadi agama mayoritas di daerah tertentu.

Kristen, misalnya, bisa menjadi agama mayoritas di daerah yang didominasi oleh umat beragama Kristen, seperti di Manokwari dan Maumere. Hindu dapat menjadi agama mayoritas di daerah yang didominasi oleh masyarakat beragama Hindu, semisal di Bali. Demikan seterusnya.

Permasalahan yang harus dituntaskan adalah mengapa sentimen keagamaan—mayoritas-minoritas—dijadikan tolak ukur dalam membuat suatu peraturan, sementara peraturan itu pada akhirnya bukan hanya mengikat kaum mayoritas tetapi juga mencakup mereka yang minoritas? Apalagi polemik ini justru terjadi di sekolah-sekolah negeri yang notabene dikelola oleh pemerintah.

Maksudnya begini. Sumber dana pemerintah untuk mengelola sekolah-sekolah negeri berasal dari pajak. Dan membayar pajak adalah kewajiban masyarakat tanpa membeda-bedakan agama. Dengan demikian, sekolah-sekolah negeri adalah milik seluruh kalangan. Karena itu sangat aneh apabila aturan-aturan di sekolah-sekolah negeri dibuat berlandaskan pada ajaran agama tertentu.

Dan dalam hal ini, sekolah pun tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan. Seperti kasus di SMK Negeri 2 Padang, kewajiban mengenakan jilbab nyatanya bermula dari Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451 442/BINSOS-III/2005. Awalnya, aturan itu dikhususkan bagi siswi muslim. Namun, pada implementasinya siswi non-muslim juga menggunakan jilbab, terlepas dari adanya pengakuan beberapa siswi non-muslim yang sama sekali tidak merasa terbebani.

Artinya, peraturan itu sudah berjalan selama hampir 16 tahun. Dan karena sudah berlangsung selama bertahun-tahun itu pula maka pemerintah pusat pun sebetulnya turut ‘berdosa’ karena lemah dalam pengawasan—untuk tidak menyebut melakukan pembiaran. Tak hanya intoleran, Perda seperti Instruksi Wali Kota Padang tadi juga jelas-jelas bertolak belakang dengan tujuan pendidikan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Selanjutnya Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, secara tegas menunjukkan bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

Bukan Persoalan Biasa

Dan bukan hanya masalah jilbab, mewajibkan peserta didik untuk memakai seragam di sekolah selama ini pun, pada satu sisi, sebetulnya telah mereduksi kesempatan anak untuk belajar mengenal dan menerima perbedaan, meski pada sisi berbeda, tujuannya juga tak kalah mulia: menghindari kesenjangan sosial di antara murid-murid.

Aturan penggunaan seragam sekolah dengan pemakaian jilbab sepintas hanya persoalan aksesoris semata. Namun, sangat sulit menepis kenyataan bahwa jilbab atau kerudung identik dengan atributif keagamaan bagi umat Islam di Indonesia. Mewajibkan peserta didik untuk mengenakan jilbab, apalagi jika kemudian disertai intimidasi bagi yang menolak, jelas merupakan bentuk sikap intoleransi sekaligus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Masalah intoleransi di ruang pendidikan seperti ini tidak boleh dianggap sebelah mata. Faktanya, sejumlah penelitian dalam beberapa tahun terakhir (2015-2018) memberi sinyalmen kuat bahwa virus intoleransi mulai mewabah di sekolah-sekolah di Indonesia.

Survei Setara Institute pada tahun 2015 terhadap 171 SMA Negeri mendapati bahwa 8,5 persen peserta didik menyatakan setuju untuk mengganti dasar negara pancasila menjadi negara yang berbasis agama. Sementara itu sebanyak 7,2 persen siswa mengaku setuju dengan eksistensi gerakan ISIS.

Studi yang dilakukan oleh Wahid Foundation dan LSI terhadap siswa di 34 provinsi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 7,7 persen siswa SMA bersedia melakukan tindakan radikal.

Di tahun 2017, hasil riset Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian UIN Syarif Hidayatullah menemukan sekitar 25 persen siswa dan guru yang menilai Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara. Tak hanya itu, 52 persen siswa menyatakan persetujuannya terhadap kekerasan atas nama solidaritas agama. Dan yang lebih mengkhawatirkan 14 persen siswa membenarkan serangan bom.

Dan di tahun 2018, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta melakukan survei terhadap 2.237 guru muslim dari jenjang TK hingga SMA. Dari survei itu didapati bahwa lebih dari 50 persen guru beropini intoleran terhadap pemeluk agama lain.

Fenomena-fenomena intoleransi semacam ini ibarat bom waktu yang tinggal menunggu saat yang tepat untuk meledak. Jika dibiarkan, maka sekolah-sekolah bukan lagi menjadi tempat menyemai ilmu dan memupuk karakter, tapi justru akan menjadi ladang untuk menanam bibit-bibit sikap penolakan terhadap keberagaman dan kebencian terhadap perbedaan. Dalam jangka panjang, tatanan keharmonisan sosial bermasyarakat kita bisa hancur berkeping-keping.

Sekolah—khususnya sekolah negeri—semestinya menjadi lingkungan yang paling ideal bagi anak-anak untuk belajar membentuk watak toleran dan sikap tenggang rasa. Di sanalah anak-anak menemukan teman, guru dan warga sekolah lainnya yang berbeda keyakinan, suku dan status ekonomi. Meski berbeda, mereka justru akan mendapatkan life lessons yang sangat berharga: perbedaan itu bukan untuk dibeda-bedakan, melainkan harus dihormati karena merupakan pemberian Yang Maha Kuasa sejak manusia lahir ke dunia.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya