Apakah Hukuman yang Berat Selalu Efektif Mengurangi Level Korupsi?

Pegiat Rumah Baca Philosophia, Makassar
Apakah Hukuman yang Berat Selalu Efektif Mengurangi Level Korupsi? 23/08/2021 141 view Hukum unsplash.com

Dalam rangka mengendalikan korupsi, penggunaan sanksi negatif merupakan cara yang paling sering digunakan. Umumnya, orang-orang beranggapan bahwa semakin berat hukuman yang diberikan kepada koruptor maka semakin kecil pula kemugkinan terjadinya korupsi.

Landasan dari pernyataan tersebut cukup beralasan. Jika kerugian karena korupsi lebih besar ketimbang manfaatnya, maka orang-orang pun akan menghindarinya. Beberapa peneliti, seperti Fisman dan Miguel (2007) dan Hasty (2005) juga membuktikan asumsi tersebut.

Akan tetapi, korupsi merupakan jenis penyimpangan sosial yang kompleks. Skenario penghindaran korupsi sebagaimana yang dijelaskan dalam teori rational behavior tadi, tidak bisa berlaku setiap saat. Orang-orang memang menghindari hukuman berat, tapi bukan berarti mereka akan berhenti melakukan korupsi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alih-alih berhenti, ancaman hukuman berat justru membuat koruptor lebih kreatif dan lebih terstuktur dalam meloloskan keinginannya.

Di Cina, pemberian hukuman yang berat seperti hukuman mati ditengarai tidak mampu mengurangi level korupsi secara efektif (Zhu, 2012). Menggunakan game theory sebagai pisau bedah, Zhu (2012) menemukan bahwa meningkatkan hukuman semata-mata hanya mampu mengurangi pemeriksaan korupsi tanpa diikuti penurunan level korupsi yang signifikan.

Hal ini terjadi karena korupsi dan proses investigasi merupakan bagian interaktif antara dua pelaku rasional. Agar efektif, hukuman yang berat untuk koruptor harus diseimbangkan dengan kenaikan intensif untuk kegiatan investigasi. Promosi intensif akan meningkatkan kredibilitas penegakan hukum sehingga hukuman yang berat justru tidak mengurangi frekuensi investigasi korupsi.

Sebelum Zhu, Kugler dkk., (2005) juga telah mengingatkan hal yang sama. Betul bahwa hukuman yang berat memainkan peranan penting dalam mengendalikan tindakan kriminal seperti korupsi. Namun, ketika berhadapan dengan kejahatan korupsi yang terstruktur, hukuman yang berat hanya akan meningkatkan biaya korupsi. Hukuman seumur hidup atau hukuman mati pada titik tertentu hanya akan mendorong penyebaran korupsi sampai ke tingkat peradilan.

Untuk menghindari hukuman yang berat, koruptor akan meluaskan jaringannya dengan melakukan suap di berbagai sektor yang bisa menjatuhkannya, termasuk institusi hukum itu sendiri. Keuntungan korupsi pun akan dibagikan kepada banyak orang di berbagai level kelembagaan. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin sulit untuk mengungkap kasus tersebut. Setiap orang akan berusaha melindungi kepentingan dan keamanan masing-masing. Kalaupun salah satu dari mereka terbukti melakukan korupsi, setidaknya mereka akan mengusahakan pengurangan masa hukuman atau denda finansial yang harus dibayarkan.

Kugler dkk.,(2005) menjadikan kasus pelarangan peredaran alkohol di Amerika pada tahun 1920-an sebagai contoh. Setelah pelarangan resmi diberlakukan, organisasi kriminal justru merangkul anggota polisi, hakim, dan politisi masuk ke dalam jaringan mereka. Peningkatan pengawasan dan investigasi peredaran alkohol pada akhirnya hanya meningkatkan intensitas bisnis antara para pedagang dan penyelundup alkohol dengan para pegawai pemerintahan dan politisi yang korup. Hal yang sama, menurut Kugler dkk., (2005) juga terjadi dalam kasus peningkatkan hukuman terhadap koruptor.

Dua skenario tambahan tersebut memberikan penjelasan bagaimana hukuman yang berat seringkali gagal dalam mengurangi level korupsi. Indonesia sendiri telah memperkenalkan hukuman mati dan hukuman seumur hidup sebagai bentuk hukuman tertinggi untuk para koruptor. Namun, sejak UU tersebut disahkan pada tahun 1999, belum ada pelaku korupsi yang diganjar dengan hukuman tersebut. Sebaliknya, para pelaku korupsi seringkali malah dihukum lebih rendah dari tuntutan yang diajukan penuntut umum.

Association of Certified Fraud Examiners (AFCE) Internasional (2016) memberikan data yang menarik mengenai longgarnya penggunaan sanksi hukum terhadap perilaku fraud termasuk korupsi. Dari data tersebut, kita bisa menemukan empat cara cara berkesinambungan yang mampu mengurangi efektifitas penegakan hukum terhadap perilaku korupsi.

Pertama, masih banyak kasus fraud termasuk korupsi yang terjadi di lapangan tidak dilaporkan ke penegak hukum (40,7%). Alasan utama dari tindakan tersebut adalah intitusi yang menjadi korban korupsi tidak ingin mendapatkan reputasi yang buruk.

Kedua, dari semua yang dilaporkan, tidak semua kasus tersebut diinvestigasi dengan baik. Ketiga, dari semua kasus yang berhasil dibuktikan, kebanyakan dari pelaku tersebut dihukum lebih rendah dari yang seharusnya.

AFCE Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 79% kasus fraud pada tahun 2016 dan 58,2% pada tahun 2019 yang dihukum lebih rendah dibandingkan tuntutan dari penuntut umum. Terakhir, setelah tersangka tersebut menjalani masa hukuman, kebanyakan darinya juga masih mendapatkan remisi dan berbagai keringanan hukuman lainnya.

Toleransi Terhadap Korupsi

Tingkat toleransi terhadap korupsi dapat diukur dari sejauh mana sikap masyarakat dalam pemberian hukuman terhadap koruptor. Menurut Heidenheimer (1970), perilaku terhadap korupsi dapat dibagi menjadi tiga kategori: hitam, abu-abu, dan putih.

Kategori hitam terjadi ketika warga dan para elit suatu negara, benar-benar mengutuk dan menginginkan pemberian hukuman yang berat terhadap koruptor. Kategori abu-abu menunjukan hanya sebagian kalangan yang benar-benar menginginkan koruptor dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, jika orang-orang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan tidak benar-benar menginginkan hukuman yang berat terhadap koruptor, maka komunitas atau negara tersebut dimasukkan dalam kategori putih.

Berdasarkan hal tersebut, meski hukuman yang berat seringkali tidak efektif dalam mencegah korupsi, bukan berarti hukuman terhadap koruptor harus dikurangi. Berbagai penelitian dan data-data yang dipaparkan sebelumnya memang menunjukkan bahwa hukuman yang berat justru meningkatkan upaya penghindaran hukum tanpa disertai pengurangan level korupsi yang signifikan.

Namun, di sisi lain, hal tersebut juga menunjukkan bahwa hukuman yang berat memang dihindari oleh pelaku korupsi. Oleh karena itu, langkah yang tepat untuk dilakukan bukan dengan memberikan pengurangan hukuman tapi meningkatkan upaya struktural dan fungsional dalam mengungkap dan menghukum pelaku korupsi tersebut.

Lagi pula, pemberian hukuman yang berat setidaknya memiliki dua fungsi. Pertama, untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Menurut AFCE (2016), kebanyakan pelaku korupsi yang tertangkap adalah mereka yang melakukan tindak kejahatan keuangan tersebut untuk pertama kalinya. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sedikit orang yang telah terbukti melakukan korupsi yang mengulangi kembali tindakannya.

Kedua, hukuman adalah bentuk pertanggungjawaban koruptor karena telah merugikan banyak orang. Tanpa pemberian atau setidaknya ancaman hukuman yang berat, fungsi pengendalian sosial hanya akan semakin meningkatkan tingkat toleransi terhadap korupsi.

Menurut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), ketika korupsi telah menjadi masalah kolektif, orang-orang akan merasionalisasi tindakan mereka dengan membayangkan bagaimana orang lain akan bertindak pada situasi yang sama. Orang-orang menyadari bahwa korupsi bisa membawa dampak buruk bagi masyarakat luas tapi mereka tetap terlibat di dalamnya. Mereka beranggapan bahwa mustahil untuk tetap berperilaku jujur dalam sistem yang korup. Pemberian hukuman yang rendah hanya akan memperparah situasi tersebut. Termasuk juga di dalamnya pemberian remisi dan “diskon” masa hukuman yang tidak perlu.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan pendekatan yang bersifat kolektif dan terkoordinasi. Orang-orang atau organisasi yang berpikiran sama, harus beraliansi dan terorganisir dalam memberantas korupsi (UNODC). Korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan fungsional hanya bisa dilawan dengan metode pemberantasan yang terstruktur dan fungsional pula.

Sosialisasi anti korupsi juga merupakan cara lain yang bisa dikombinasikan dalam penanganan tersebut. Menurut Durkheim (1938), jika sanksi sosial (termasuk sanksi hukum) berfungsi sebagai pengendalian eksternal, sosialisasi dapat berfungsi sebagai pengendalian internal. Melalui sosialiasi antikorupsi, orang-orang akan diberi landasan pengetahuan mengapa korupsi harus dicegah dan dihindari.

Sosialiasi yang dimaksud tidak hanya berlangsung sekali setahun dalam forum-forum formal tapi juga berlangsung dalam tindakan keseharian melalui sosialiasi nonformal. Sistem pendidikan, dari tingkat paling bawah sampai paling tinggi, berperan penting dalam menyukseskan sosialiasi ini. Namun, sosialisasi di sektor publik juga tidak kalah pentingnya, mengingat orang-orang di dalam instansi tersebut yang paling dekat dengan sumber daya publik yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya