Aksi Kamisan dan Upaya untuk Memperjuangkan HAM di Indonesia

Setiap Kamis sore, di depan Istana Negara, kita bisa melihat sekelompok orang yang berkumpul dengan diam, mengenakan pakaian serba hitam, dan membawa payung hitam. Mereka adalah peserta aksi Kamisan, sebuah gerakan yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Kamisan bukan hanya sekadar aksi protes biasa. Ia adalah simbol perjuangan dan keteguhan untuk menuntut keadilan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Gerakan Kamisan diprakarsai oleh keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan anggota keluarga akibat kekerasan negara, seperti peristiwa Tragedi 1965, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, hingga kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998. Aksi ini lahir dari keputusasaan terhadap sistem hukum yang belum mampu memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Setiap Kamis, mereka berdiri di sana, menuntut agar negara mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menuntut keadilan.

Namun, mengapa Kamisan begitu penting? Aksi ini mengingatkan kita bahwa negara masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam hal penegakan HAM. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum terselesaikan. Beberapa di antaranya bahkan terjadi lebih dari dua dekade lalu. Ketidakmampuan negara untuk menyelesaikan kasus-kasus ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap penegakan HAM.

Statistik yang ada juga menunjukkan kondisi HAM di Indonesia yang masih memprihatinkan. Menurut laporan Amnesty International tahun 2023, Indonesia masih memiliki banyak catatan buruk dalam hal kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap minoritas, serta penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa setidaknya ada 89 insiden kekerasan terhadap jurnalis dan 268 penyerangan terhadap aktivis HAM sepanjang tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk HAM masih sangat relevan dan penting.

Salah satu hambatan terbesar dalam penegakan HAM di Indonesia adalah impunitas. Pelaku pelanggaran HAM seringkali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atau bahkan tidak dihukum sama sekali. Impunitas ini menciptakan siklus kekerasan yang berulang, karena para pelaku merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan mereka. Sebagai contoh, kasus pembunuhan Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM terkemuka, hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya. Meskipun beberapa orang telah dihukum, otak di balik pembunuhan ini masih bebas berkeliaran.

Selain itu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga menjadi masalah serius. Kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, Syiah, dan komunitas LGBT sering menjadi korban kekerasan dan diskriminasi, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat negara. Menurut laporan Setara Institute, ada 329 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa negara masih gagal melindungi hak-hak dasar warganya.

Namun, di balik semua tantangan ini, aksi Kamisan memberikan harapan. Mereka menunjukkan bahwa ada sekelompok orang yang tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan keadilan dan HAM. Aksi ini juga menginspirasi gerakan-gerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, aksi Kamisan telah diadakan di kota-kota lain seperti Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan dukungan terhadap penegakan HAM semakin meluas.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa langkah untuk menanggulangi pelanggaran HAM. Misalnya, melalui berbagai regulasi terkait HAM. Namun, langkah-langkah ini belum cukup efektif tanpa adanya komitmen yang kuat dan konsisten. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu harus menjadi prioritas, karena ini adalah langkah pertama untuk menghentikan siklus impunitas.

Selain itu, pendidikan HAM harus ditingkatkan di semua level. Generasi muda harus dibekali dengan pemahaman tentang pentingnya HAM dan bagaimana cara memperjuangkannya. Ini bisa dilakukan melalui kurikulum pendidikan formal maupun program-program non-formal yang melibatkan komunitas. Dengan pemahaman yang baik tentang HAM, diharapkan akan lahir generasi yang lebih kritis dan peduli terhadap isu-isu HAM.

Peran masyarakat sipil juga tidak boleh diabaikan. Organisasi non-pemerintah, komunitas, dan individu memiliki peran penting dalam mengawasi pelanggaran HAM dan mendukung korban. Melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk penegakan HAM.

Kamisan adalah pengingat bahwa perjuangan untuk HAM tidak boleh berhenti. Setiap Kamis, mereka berdiri dengan tenang namun tegas, menunjukkan bahwa harapan akan keadilan masih ada. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung perjuangan ini, baik melalui aksi langsung, pendidikan, atau advokasi. Dengan begitu, kita bisa berharap bahwa suatu hari nanti, hak asasi manusia akan benar-benar dihormati dan dilindungi di Indonesia.

Mari kita jadikan Kamisan sebagai inspirasi untuk terus memperjuangkan HAM. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Setiap langkah kecil menuju keadilan adalah kontribusi penting bagi masa depan yang lebih baik. Kita bisa mulai dengan mengedukasi diri kita sendiri, mendukung korban pelanggaran HAM, dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Dengan begitu, kita bisa berharap bahwa Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar menghormati dan melindungi hak asasi setiap warganya.