Aksi Kamisan dan Hikmah dalam Menanggapi Pelanggaran HAM di Indonesia

Mahasiswa
Aksi Kamisan dan Hikmah dalam Menanggapi Pelanggaran HAM di Indonesia 21/06/2021 106 view Politik www.cnnindonesia.com

Apakah kita sadar akan pelanggaran HAM di Indonesia? Apakah kita tahu tentang Aksi Kamisan? Apakah kita tahu berapa lama Aksi Kamisan digelar? Itu beberapa pertanyaan yang akan kita temukan dalam tulisan ini. Tiga pertanyaan tersebut memang sekedar basa-basi belaka namun hal ini akan berdampak besar bagi pemenuhan hidup manusia, hak atas korban, dan hak atas keadilan seperti yang tertuang dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia memiliki banyak pelanggaran HAM. Sebut saja yang terkenal adalah Tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2. Tragedi ini menimbulkan banyak korban. Salah satunya adalah keluarga dari korban Semanggi 2 yaitu Ibu Sumarsih. Ibu Sumarsih merupakan ibu dari Wawan yang meninggal karena tertembak aparat. Setelah mengetahui anaknya tertembak oleh aparat, Ibu Sumarsih mencari tahu soal kepastian siapa yang menembak anaknya dan lambat laun karena belum ada jawaban pemerintah atas tragedi yang menimpa anaknya maka Ibu Sumarsih mendirikan paguyuban JSKK (Jaringan Solidaritas Keluarga Korban) yang menjadi cikal bakal berdirinya Aksi Kamisan.

Aksi Kamisan merupakan aksi yang dimulai sejak tahun 2007 dan masih berlangsung sampai sekarang. Aksi ini adalah aksi sebagai sebuah respon karena pemerintah lambat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Terdapat tiga tokoh sebagai pionir yaitu Pak Bedjo Untung (Kasus PKI), Ibu Sumarsih (Ibu dari Wawan), dan Ibu Suciwati (Istri dari Alm Munir). Ketiganya merupakan korban dan keluarga dari korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Lokasi dalam aksi ini juga terbilang cukup menarik yaitu di depan istana negara. Ibu Suciwati pernah berkata bahwa alasan aksi ini berlokasi di depan istana negara yaitu karena simbol kekuasaan. “ Ya yang namanya Presiden kan kepala negara jadi ya kita aksinya di depan istana negara”. Aksi ini juga menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Aksi ini telah digelar sebanyak 684 kali dan akan terus bergulir sampai pelanggaran HAM berat masa lalu dapat diselesaikan.

Aksi ini tetap terus berjalan meskipun situasi pandemi saat ini dengan kegiatan online. Dalam hal ini, aksi ini menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan aksi dengan mengadakan live Instagram yang mengusung berbagai tema kekinian yang terkait dengan HAM lewat media Instagram.

Pelanggaran HAM di Indonesia saat ini belum tuntas mengingat adanya kesimpangsiuran masalah struktural yang terjadi di Indonesia. Menurut Komnas HAM terdapat dua penyelesaian pelangggaran HAM di Indonesia yaitu melalui pengadilan dan luar pengadilan. Menurut Lembaga Elsam (2014) UU yang mengatur tentang adanya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia adalah UU No. 26 Tahun 2000. Penyelidikan UU No 26 Tahun 2000 terdiri dari: Jaksa Agung sebagai penyidik yang berwenang melakukan penangkapan, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan. Komnas HAM sebagai penyelidik berwenang melakukan penyelidikan, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan, dan Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penuntutan. Pemeriksaan dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM.

Alur diatas dapat dikatakan sebagai sebuah kerumitan dalam menanggapi permasalahan HAM di Indonesia. Selain rumit, putusan Jaksa Agung menjadi tokoh sentral dalam menanggapi kasus HAM di Indonesia. Pada bulan Januari 2020, kita dikejutkan dengan berita bahwa Jaksa Agung menganggap bahwa tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Hal ini menurut saya merupakan suatu kejadian yang miris di mana hal ini dapat melenggangkan Indonesia menjadi negara impunitas.

Melihat situasi ini, pelanggaran HAM di Indonesia masih terjadi mulai dari Kasus PKI, Tragedi Semanggi 1, dan Semanggi 2 dan bahkan sampai kasus kekinian yang muncul yaitu putusan Jaksa Agung yang mengatakan bahwa tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM berat dan diselesaikan secara non yudisial atau bukan lewat jalur pengadilan.

Saya berpikir dalam situasi ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa Aksi Kamisan merupakan gerakan yang berasal dari rakyat untuk dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang diderita oleh korban yang membuat kita sadar tentang pentingnya pelanggaran HAM bagi masyarakat yang menderita, karena HAM kita dapat mengenali hak asasi manusia dengan baik dan kita tidak semena-mena dan lebih tahu akan aturan bahwa manusia mempunyai hak atas hidup dan hak akan kebebasan berpendapat seperti yang diperjuangkan oleh gerakan Aksi Kamisan.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya