Ageisme: Wujud Pengangkangan terhadap Nalar Publik

Mahasiswa
Ageisme: Wujud Pengangkangan terhadap Nalar Publik 10/06/2022 64 view Lainnya MilenialNews

Ruang publik kita kini makin pengap dengan kenyataan dinafikannya peran pihak-pihak tertentu dari pembicaraan seputar kiat menuju pemenuhan bonum commune. Timbul semacam diskriminasi terhadap hak orang-orang ini. Sangat disayangkan, sebab sebagian besar alasan pengabaian ini dilatarbelakangi oleh faktor usia. Ada semacam pandangan yang mengklaim bahwa manusia dengan usia-usia tertentu kurang (tidak) produktif lagi; bukan saja dari aspek materi (fisik), tetapi juga dalam melahirkan ide-ide (akal budi praktis). Terkait kecenderungan diskriminatif semacam ini, kita kemudian mengenal istilah ageisme.

Sedikit catatan awal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V, istilah ageisme lebih mengerucut pada pengertian tindakan diskriminatif yang dialamatkan (khusus) kepada orang tua. Di sumber lain disebutkan, bahwa konsep ageisme tidaklah sesederhana itu. Ageisme juga dapat dipakai untuk mengistilahkan tindakan diskriminatif yang dialamatkan kepada anak-anak muda. Dalam tulisan ini, konsep dari sumber kedua inilah yang dipakai penulis untuk menjembatani ide penulis dengan dampak tindakan yang dimaksud. Asumsi dasar penulis adalah bahwa ageisme membahayakan ruang sosial dan dialog publik, membahayakan terjaminnya kehidupan demos yang baik serta menciptakan ketertutupan peran di antara kelompok rentan dari tindakan ini, yaitu orang tua dan anak muda.

Ageisme, Racun bagi Demos

Sejak awal perkenalannya oleh Butler pada tahun 1969, ageisme dipakai untuk mereduksi peran masyarakat senior. Seiring perjalanan waktu, istilah ini juga dipakai untuk menggambarkan prasangka dan diskriminasi terhadap remaja dan anak-anak, termasuk mengabaikan ide mereka karena terlalu muda, atau mengasumsikan bahwa mereka (anak-anak) harus (hanya) berperilaku dengan cara tertentu karena umur mereka.

Apa sebenarnya bahaya paling kentara yang ditawarkan ageisme? Ekses destruktif ageisme menyata tatkala ide-ide kebenaran yang dibangun pada ruang publik kita mesti dihadapkan dengan faktum kebenaran yang ‘hanya’ boleh disampaikan orang-orang tertentu saja. Fakta tentang kebenaran sebagai hak semua orang perlahan direduksi sekadar milik kelompok-kelompok yang mempunyai privilese, atau sudah mencapai batas usia di mana setiap penyampaian gagasan sudah dianggap sebagai kewajaran.

Jangan Itu, Jangan Ini!

Sebagai ‘anak buah’ dari kecenderungan ageisme, salah satu bentuk racun yang cukup berkembang biak dalam tatanan masyarakat saat ini adalah menyuburnya dialog yang dikemas dalam model imperatif berupa larangan “jangan”. Anak “jangan” mengingatkan orang tua tentang dampak buruk judi; anak “jangan” menyadarkan orang tua tentang bahaya miras; anak “jangan” mempropagandakan kepada ‘yang tua’ tentang indahnya hidup kalau tidak terjadi KDRT, serta pelbagai seruan imperatif lainnya yang menunjukkan betapa harga sebuah kebenaran dengan mudah dikangkangi oleh privilese dan minat publik terhadap subjek yang menyampaikan sebuah kebenaran.

Hemat penulis, sebagai satu bentuk kenyataan patologis yang sudah mengakar, fakta larangan “jangan” sejak semula menyiratkan pesan-pesan diskriminatif terhadap hak anak-anak dan kelompok usia lanjut. Ada semacam tendensi pembatasan yang naif terhadap kelompok ini lewat perintah ini. Para titik ini, hal pertama yang menjadi tolok ukur para pemeran ageisme dalam menilai sebuah fakta kebenaran bukan lagi pada kecakapan rasio (untuk menalar benar salahnya sebuah larangan), melainkan lebih kepada penilaian emosional (layak atau tidaknya seseorang mengatakan aku demikian).

Dapat dibayangkan apabila kecenderungan semacam ini dibiarkan terus menerus mengakar dalam pandangan masyarakat, kekuatannya barangkali melebihi cemeti apartheid yang mencambuki tubuh perpolitikan Afrika Selatan pada tahun 1948 silam.

Kebenaran: Melampaui Fakta Kelayakan

Ruang publik kita akan terus mempertontonkan fakta yang jenaka manakala kebenaran terus-menerus dihantui oleh kecenderungan ageisme. Atas kegamangan semacam ini, mesti ada suatu kesadaran yang perlu dibangun kembali, bahwa di balik perbedaan yang sangat jelas antara fakta kebenaran dan faktor kelayakan seseorang, toh masih terdapat keterkaitan yang sangat erat antara keduanya.

Kebenaran memang menjadi tema sentral filosofis, tetapi bukan berarti bahwa ia tidak tercermin dalam tindakan praktis. Sebaliknya, kelayakan seseorang memang menjadi persoalan praktis, tetapi juga bukan berarti dilarang turut terlibat dalam wacana-wacana filosofis. Kesadaran ini menjadi penting supaya orang tidak terjebak dalam konsep-konsep ekstrem antara lain, pertama, kepemilikan kebenaran direduksi ke dalam kelompok tertentu (saja). Kebenaran melampaui fakta kelayakan, baik dari segi umur maupun sekat-sekat yang bertendensi mengalienasi tema kebenaran dari ranah publik. Karena itu, objektivitas dalam menilai sebuah kebenaran mesti lebih tinggi dampaknya ketimbang unsur subjektif dan superioritas golongan.

Kedua, kebenaran sekadar menjadi produk filosofis. Nyatanya, verum bukan semata hasil perwujudan permenungan filosofis. Ia terkonkretisasi dalam tindakan. Karenanya, usaha pemenuhan bonum commune melalui seruan kebenaran sejak semula dilimpahkan kepada setiap orang seturut konteksnya dalam struktur masyarakat. Di sinilah ikhtiar ‘sadar konteks’ mendapat kedudukannya, suatu pilar dasar yang memberi ruang kepada setiap orang bertindak sebagai pembela kebenaran. Anak-anak berhak menyuarakan kebenaran terhadap ‘yang lebih tua’ sambil tetap memperhatikan etika yang menjamin kesopanan; mahasiswa boleh menyuarakan ketidakadilan dalam bentuk gerakan sosial sambil tetap menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku; dan yang lebih tua berkewajiban menghormati apa yang disampaikan yang lebih muda. Di atas semua itu, objektivitas sekali lagi mesti menjadi dasar penilaian sebuah kebenaran.

Sosialitas Manusia: sebuah Pandu Objektif

Karakter dasar yang mencirikan keberadaan manusia ialah ‘ada'nya yang memberi arti sekaligus diartikan oleh yang lain; manusia pada saat yang sama menerima sekaligus memberi pengaruh bagi ‘ada'nya sendiri dan keberadaan yang liyan. Keistimewaa keberadaan manusia ini sejak semula disadari sebagai dasar yang memberikannya jaminan bertindak untuk dirinya dan yang liyan itu. Dalam bingkai buram ageisme, fakta tentang ‘adanya' manusia ini sebetulnya perlu mendapat porsi perhatian yang lebih. Dengan kesadaran ‘keberadaan’ ini, setiap orang tidak terjebak dalam klaim kebenaran sepihak, tendensi glorifikasi terhadap golongan dan makna kebenaran yang dengan mudah dipelintir. Sebab, apalah arti semua kedudukan kalau toh nyatanya kita semakin jauh dari apa yang benar?

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya