22 Tahun Reformasi : Indonesia Dalam Hegemoni Oligarki

Founder Youth Democracy Forum
22 Tahun Reformasi : Indonesia Dalam Hegemoni Oligarki 16/05/2020 1769 view Politik id.wikipedia.org

Diskursus reformasi seringkali didengungkan sebagai gerakan kemenangan Civil Society atas arogansi kekuasaan di Indoneseia. Sejauh mana anggapan itu masih relevan? Apakah reformasi memiliki resonansi untuk mengubah lanskap politik menjadi lebih egaliter dan demokratis serta membebaskan Indonesia dari berbagai belenggu yang dipraktikan pada rezim orde baru? Mengapa dinamika dalam transisi reformasi justru dihegemoni oleh seglintir orang? Kemanakah prospek reformasi?

Romantisme reformasi yang terkesan euforia tanpa melibatkan perubahan progresif membawa Indonesia pada tanda tanya besar akan masa depan Indonesia yang lebih baik, sejahtera, adil, dan makmur akan segera tercapai atau sebaliknya terkubur. Opressi Politik, Korporatisme, Diktatorialisme, Sentralitas kekuasaan, Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta pelbagai problem sosial lain yang di lahirkan oleh rezim orde baru berujung pada protes sosial. Gerakan penolakan kepemimpinan yang diktator itu mendapatkan momentumnya pada 21 Mei 1998 ketika Soeharto menyatakan diri untuk mundur sebagai presiden akibat merebaknya protes sosial secara nasional.

Gerakan reformasi memperoleh legitimasi gerakannya secara geniune saat terjadinya krisis moneter menimpa Indonesia pertengahan tahun 1997 yang kemudian tidak mampu di bendung lagi oleh rezim. Kenaikan BBM yang disusul kenaikan harga barang sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya semakin menyudutkan kehidupan masyarakat dalam bingkai kemiskinan yang jauh dari gambaran hidup sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam amanat konstitusi dan gagasan pancasila sebagai ideologi. Gerakan tersebut melahirkan beberapa tuntutan sebagai berikut, (1). Adili Soeharto dan kroni-kroninya. (2). Laksanakan amendemen UUD 1945. (3). Hapuskan Dwi Fungsi ABRI. (4). Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. (5). Tegakkan supremasi hukum. (6). Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Meskipun berhasil menggulingkan rezim orde baru dan mengajukan berbagai tuntutan guna melangsungkan perubahan, reformasi tampaknya tidak berhasil untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang disodorkan dan terus dibanggakan hingga detik ini. Alih-alih mengawal dan merealisasikan pelbagai tuntutan tersebut, para reformis justru terjerumus dalam ambisi politik pribadi dan kepentingan kelompoknya. Hal ini selain mencerminkan gerakan yang tidak terintegrasi secara ideologis, juga menggambarkan api idealisme tidak bertahan lama dan padam ketika kekuasaan telah runtuh. Seperti adagium yang diungkap oleh Hana Arendt, bahwa mereka yang revolusioner akan berubah menjadi konservatif ketika sehari revolusi selesai. Kekosongan struktur kekuasaan menjadi oase yang lebih menggiurkan para reformis ketimbang menyusun platform yang jelas akan agenda perubahan ke arah yang demokratis, bebas korupsi, dan menciptakan perlakuan persamaan hukum bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Kegagalan reformasi tampak tergambarkan dalam berbagai hal, terkekangnya kebebasan berekspresi dan berpendapat baik melalui regulasi maupun perlakuan represif aparat, korupsi yang kian melambung tinggi dari tahun ke tahun tanpa berujung pada penyelesaian kasus dan minimnya transparansi, serta praktik birokrasi yang masih terikat secara primordial dan feodal menjelaskan lebih lanjut kekosongan peran para aktor reformis dalam mengawal agendanya secara utuh. Sebagian besar dari aktor reformis pasca orde baru justru menduduki lembaga legislatif, kehadiran mereka dalam parlemen ternyata tidak untuk bertindak mewakili aspirasi masyarakat yang mendambakan perubahan, terutama yang terjamin dalam tuntutan reformasi, melainkan justru mengokohkan dan mengakomodasi kepentingan sebagian elite lama bekas kroni orde baru.

Demokrasi yang diterapkan dalam periode reformasi tidak melahirkan suatu perubahan politik progresif, ketiadaan partai politik alternatif yang berbasis pada pergerakan rakyat seperti buruh dan petani. Ketiadaan partai politik sebagai perangkat demokrasi yang berbasis pada rakyat tidak sepenuhnya merupakan kontribusi dari polarisasi/fragmentasi dalam masyarakat, melainkan disebabkan oleh aspek prosedural pendirian partai yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat umum karena mahalnya biaya pendirian partai. Partai politik sebagai perangkat demokrasi kelembagaan representatif sangat signifikan memberi harapan pada jalannya transisi politik, namun berbagai regulasi hukum yang mengatur secara spesifik mekanisme pendirian partai sudah sejak awal hanya memberikan kemungkinan pada mereka, para oligarki yang memiliki kekayaan melampaui kekayaan umumlah yang bisa mendirikan. Sampai disini, kegagalan mereformasi Indonesia tidak hanya menyangkut tuntutan yang tidak terealisasi secara optimal dan komprehensif, melainkan juga dikarenakan adanya persoalan yang lebih fundamental dan menghegemoni gerakan beserta para aktor gerakan tersebut.

Kuasa Oligarki Pasca Reformasi.

Pasca 1998, berbagai literatur dari peneliti politik terkemuka mengahadirkan ragam perspektif baru untuk menganilisis kembali proses keruntuhan rezim orde baru. Keruntuhan tersebut tidak lagi statis sebagai gerakan murni dari civil society melainkan akibat dari konflik fraksi oligarki orde baru. Anlisis mutakhir ini menjadi menguat ketika Reformasi dengan embel-embel sistem demokrasi justru lebih leluasa memberi legitimasi untuk tumbuh kembangnya kuasa oligarki ketimbang pada masa pemerintahan sebelumnya dimana oligarki terkungkung dalam sentralitas kekuasaan eksekutif.

22 tahun reformasi berlangsung tanpa memiliki resonansi apapun, transisi demokrasi dan keadilan dicengkram oligarki, suara rakyat yang didaulat sebagai suara Tuhan seketika berubah sebagai daulat oligarki. RUU KUHP, RUU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law, dan Pengesahan atas perubahan UU Minerba yang dikehendaki secara sepihak oleh pemerintah dengan memanfaatkan pembatasan sosial di tengah wabah covid 19 adalah bagian yang integral dari interest oligarki.

Pemerintah berfungsi sekedar sebagai fasilitator dalam proses memperlancar dominasi kuasa oligarki melalui pelbagai kerangka hukum, ketimbang menjadi pelayan masyarakat. Ironisnya, sebagian besar anggota parlemen yang ikut dalam pengesahan dan perencanaan uu terkait, adalah bagian dari aktor reformis. Jadi, secara hemat , reformasi justru membentuk tatanan dimana para aktor yang dulunya progresif menuntut perubahan kini menjalin hubungan erat dengan para oligarki.

Kenapa hal yang demikian ini bisa terjadi? Kenapa kemudian mereka yang kritis kini terpojok secara politis? Jawabannya ialah tesis akurat dari Jeffrey A. Winters, bahwa ketidaksetaraan kepemilikan material akan melahirkan ketimpangan politik. Dan runtuhnya orde baru tidak kemudian membenarkan lenyapnya ideologi orde baru. Kita tentu tahu, bahwa oligarki memiliki spesifikasi kekayaan yang melampaui kekayaan umum, konsentrasi kepemilikan material ini kemudian menjadi power untuk mendikte dan mendistorsi kebijakan negara. Kesenjangan kepemilikian material berakibat langsung pada ketimpangan politik, para aktivis dan kalangan intelektual kritis yang ingin terjun dalam kekuasaan untuk mentransformasi keadilan tidak bisa kemudian mengabaikan cengkraman oligarki yang dominan, mengingat cost politik Indonesia yang memang diseting mahal, pendirian partai politik yang hanya bisa dibangun dengan pendanaan yang besar, serta perangkat demokrasi lainnya yang hanya bisa didapatkan melalui akses oligarki, maka secara otomatis mengharuskan terjalinnya relasi antara donatur politik dengan aktor politisi.

Hubungan politis ini pada akhirnya tidak bisa dikompromikan dengan kepentingan rakyat, keberhasilan politisi yang didukung oleh pendanaan oligarki menjadikan kinerja politisi tidak untuk didistribusikan bagi rakyat, melainkan hanya untuk mengabdi pada kepentingan oligarki.

Idelogi orde baru yang cenderung mengakomodasi kepentingan elite serta menghasilkan masyarakat yang apolitis tampak jelas. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, keputusan sepenuhnya berada di tengah pemerintah dan dipraktikan secara sepihak. Padahal, paraktik demokrasi yang substansial dan konstitusional ialah adanya keterlibatan rakyat. Dinamika Reformasi justru menampakan keadaan yang kontras dengan kepentingan rakyat, merebaknya diskursus oligarki, distruth atas pemilu yang menghasilkan golput, serta munculnya ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga representatif adalah bagian yang satu dari gagalnya gerakan reformasi. Menyongsong peringatan 22 tahun reformasi pada 21 mei mendatang, apalagi yang akan didengungkan? Apakah tetap pada romantisme sejarah? Atau sebaliknya menghadirkan reformasi jilid dua?

Reformasi telah kehilangan kapasitas dan idealisme untuk mengubah tatanan yang hegemonik. Kondisi yang makin memberi karpet merah bagi oligarki sudah seharusnya diinterupsi kembali, reformasi jilid dua diperlukan untuk menegakkan kembali walfare state dan meralisasi berbagai amanah konstitusi. Tanpa perubahan radikal yang mampu melenyapkan ideologi dan mentalisme orde baru, Indonesia tidak akan bisa keluar dari lumpur kuasa oligarki. Indonesia membutuhkan perubahan yang transformatif dan gerakan civil society yang terintegrasi secara ideologis, tanpa gerakan yang transformatif dan ideologis, perubahan akan hanya bermakna euforia dan berjalan tanpa platform yang jelas.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya