Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ASN Kemenkumham "merendahlah untuk meninggi"
 Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 26/11/2021 382 view Hukum satuharapan.com

Belum lama ini publik tanah air dihebohkan dengan berbagai kasus kekerasan yang dialami perempuan. Mulai dari seorang istri yang dijatuhi hukuman pidana karena memarahi suaminya yang mabuk. Kemudian ada lagi berita terkait seorang wanita yang disiksa suaminya yang notabene warga negara asing, disiram air keras, dan mendapatkan perlakuan kasar secara fisik hingga meninggal.

Data dari catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah kekerasan tertinggi di ranah rumah tangga (KDRT) yang terjadi selama tahun 2020, khususnya dalam hubungan relasi personal yaitu Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yang mencapai 3.221 kasus atau 50%, disusul dengan Kekerasan dalam Pacaran (KDP) berjumlah 1.309 kasus atau 20 %, disusul dengan Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) dengan 954 kasus atau 15%. Sisanya adalah 401 kasus (6%) Kekerasan Mantan Pacar (KMP), 127 kasus (2%) Kekerasan Mantan Suami (KMS) dan 457 kasus (7%) adalah bentuk kekerasan lain di ranah personal. Tingginya KTI ini menunjukkan konsistensi laporan tertinggi dibanding jenis KDRT lainnya meskipun di masa pandemi.

Rasanya miris dan prihatin yang mendalam saat mengetahui kasus tersebut di atas. Seorang perempuan apalagi seorang istri, seharusnya dilindungi, diperlakukan dengan lembut dan dimuliakan. Bukannya justru malah mendapatkan siksaan dari pasangannya. Ini menjadi salah satu bukti bahwa perempuan rawan mendapatkan kekerasan. Menjadi pertanyaan kenapa perempuan rawan dalam mendapat perlakuan kekerasan?

Sebelum membahasnya, marilah kita tengok dan pahami regulasi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). UU ini dibentuk dengan tujuan untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi perempuan dari berbagai perilaku kekerasan.

Menyadur dari UU ini, pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1:1).

Sedangkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar meliputi: (a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; (b) kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; (c) kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual kepada korban, dan/atau pemaksaan hubungan seksual yang bertujuan untuk eksploitasi seks/untuk mendapatkan keuntungan komersil; dan terakhir adalah (d) Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, dan/atau eksploitasi ekonomi (pasal 6 - pasal 9).

Maskulinitas dan Feminitas

Adanya KDRT merupakan pertanda peralihan keharmonisan dalam rumah tangga menjadi situasi konflik. Pemicu konflik adalah adanya perbedaan pendapat atau penilaian antara anggota keluarga dalam berbagai aspek, misalnya ekonomi, perbedaan intelektual, adat istiadat, budaya, dan agama. Kondisi ini berakibat pada kemampuan individu, baik suami atau istri kehilangan kesadaran untuk saling memahami sehingga memunculkan prasangka negatif. Sebagai contoh, seorang suami yang menegur melalui kekerasan lisan belum tentu dianggap benar oleh istri/korban.

Selain itu, munculnya tindak kekerasan tidak terlepas dari budaya patriarki, yaitu stigma maskulinitas dan feminitas. Artinya predikat sebagai laki-laki dianggap mendominasi, unggul, lebih kuat, dan menjadi leader. Sedangkan predikat feminitas yang disandang wanita, bahwa wanita dikenal lemah lembut, emosional, dan keibuan.  

Stigma ini terbentuk dari proses interaksi yang sudah ada sejak dahulu dalam masyarakat, di mana peran dan tugas laki-laki dengan perempuan dibedakan menurut fisik, kemampuan biologis, dan sifat bawaan. Kaum Adam dianggap memiliki kekuatan lebih untuk mengekplorasi, bekerja berat sedangkan kaum Hawa dianggap sebaliknya, dianggap lemah, emosional, butuh perlindungan, sehingga memunculkan hak-hak yang melekat pada kaum Hawa hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang ringan, seperti pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain. Terkadang laki-laki merasa memiliki kontrol terhadap perempuan, sehingga leluasa berbuat untuk menekan perempuan.

Dari segi religi, pada hakikatnya kodrat laki-laki memang dilebihkan dari pada perempuan, karena sebagai seorang imam berkawijaban memberikan nafkah, perlindungan, kasih sayang kepada pasangannya. Pun demikian dengan perempuan, memiliki kodrat harus dimuliakan dan dilindungi. Jadi, perlu digarisbawahi, bukan berarti laki-laki bisa dengan sesuka hati memperlakukan perempuan.

Kemudian akibat adanya bias gender, di mana perempuan yang tidak bekerja atau tidak mampu menghasilkan penghasilan sendiri, memaksa perempuan untuk menerima konsekuensi ketergantungan kepada pasangan atau orang yang dia percayai. Konsekuensi yang timbul adalah perempuan menjadi terbelenggu dan terikat kepada laki-laki.

Siklus yang Salah

Dalam psikologis tidak menentu, kacau, kehilangan pegangan, dan terjerat dalam budaya patriarki, menyebabkan ketidakmampuan korban mencari jalan alternatif pemecahan/solusi sehingga berakibat pada korban sulit keluar dari ancaman kekerasan. Sebagai usaha pertahanan, korban akan mentoleransi sendiri psikologisnaya dengan “melumrahkan” bahwa kekerasan yang muncul adalah sebagai suatu proses bentuk perhatian dari pasangan dengan balutan semu wujud kasih sayang.

Bagaikan sebuah siklus, seorang anak laki-laki yang pernah mendapati pengalaman menyaksikan laki-laki memperlakukan kasar seorang perempuan, khususnya dalam lingkungan keluarga, dia akan memahami bahwa kekerasan adalah jalan terbaik untuk memperlakukan perempuan. Dampaknya, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari dia akan mempraktekannya pada istrinya/keluarganya sendiri.

Dari sisi perempuan yang pernah mengalami kekerasan semasa kecilnya, memandang kekerasan adalah hal lumrah. Sehingga, respon psikologisnya tidak peka terhadap sinyal peringatan akan munculnya suatu tindak kekerasan dari pasangannya.

Persoalan KDRT sebenarnya adalah ranah personal, privasi dan penuh dengan hubungan emosional. Bisa jadi hal ini yang menjadi penyebab kasus KDRT jarang muncul di publik. Hal inilah yang menyebabkan masalah KDRT tidak mudah untuk diatasi. Sebagai wujud untuk memberikan wawasan hukum, maka perlu adanya sosialisasi yang rutin diberikan kepada semua lapisan masyarakat, bahkan sejak dini terkait UU penghapusan KDRT. Perlu kesadaran bersama akan pentingnya menghargai sesama manusia dan memahami hakekat manusia hidup.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya